Ending : SPP Harus Musyawarah

GambarKUNINGAN.- Ketua Komisi D DPRD Kuningan, Drs. H. Ending Suwandi, MM meminta agar kisruh SPP di SMKN 3 Kuningan dan SMAN 2 Kuningan harus diselesaikan secara musyawarah antara orang tua siswa yang difasilitasi Komite Sekolah dengan pihak sekolah. 

Hal itu ditegaskan usai monitoring ke SMKN 3 dan SMAN 2 Kuningan, Jumat (27/7). “Kendati penetapan SPP di SMKN 3 untuk kelas 1 hanya Rp. 250.000, kelas 2 Rp. 130.000 dan kelas 3 Rp. 110.000 namun harus dibicarakan terlebih dahulu melalui rapat orang tua siswa,” katanya.

Begitu pula SPP di SMAN 2 Kuningan sebesar Rp. 360.000 jangan langsung diputuskan. “Apalagi Kepala SMAN 2 Kuningan belum definitif masih rangkap jabatan oleh guru setempat, sehingga persoalan ini menjadi blunder,” papar politisi Partai Golkar itu.

Disebutkan, PPDB di SMKN 3 Kuningan mencapai 943 orang siswa dari total 2.251 siswa. Sementara di SMAN 2 Kuningan diterima 227 orang dari 535 pendaftar. “SPP bisa ditekan tapi jangan mengorbankan mutu pendidikan,” harap dia. (deha) 

Momon : Lakukan Koordinasi 5 Parpol Koalisi

GambarKUNINGAN.- Cabup yang diusung Partai Golkar, Demokrat dan PKB serta didukung PKS dan Gerindra, meminta kepada para kader dan pengurus Partai Golkar untuk melakukan koordinasi dengan parpol koalisi yang tergabung dalam Tim Pemenangan ROCHMAT.

Hal itu disampaikan di hadapan para kader dan pengurus Partai Golkar di Dapil 1 Kuningan di Aula DPD Partai Golkar Kuningan, Kamis (25/7). “Lakukan komunikasi dan koordinasi dengan pengurus parpol koalisi agar kekuatan kita benar-benar sinergis dan target yang ingin dicapai bisa terrealisasi dengan baik,” pinta Momon.

Menyikapi pihak lain yang melakukan black campaign atau cara-cara tidak elegan, ia meminta agar jangan terpangaruh oleh sikap tidak etis orang lain. “Biarkan pihak lain menggunakan black campaign, kita tidak perlu mengikutinya.  Bahkan kita akan putihkan cara-cara seperti itu,” katanya. (deha)

Yudi : Menangkan ROCHMAT Harus Kerja Keras

KUNINGAN.- Ketua DPD Partai Golkar, H. Yudi Budiana, SH, mengatakan, untuk memenangkan pasangan ROCHMAT (Drs. H. Momon Rochmana, MM dan HT. Mamat Robby Suganda, S.Sos) di Pilbup mendatang maka seluruh kader dan pengurus Partai Golkar Kabupaten Kuningan di semua tingkatan harus kerja keras.

“Pak Momon berpengalaman di pemerintahan dan patut dicatat bahwa beliau satu-satunya pejabat pemerintah yang dijuluki Mr. Clean oleh para pemerhati kebijakan publik maupun para wartawan. Artinya bersih tidak pernah tersandung masalah hukum,” katanya di Aula DPD Partai Golkar, Kamis (25/7).

GambarKendati demikian, kata Yudi, seluruh kader dan pengurus Parrtai Golkar tidak boleh diam saja apalagi hanya tidur ketika menghadapi pilbup tanggal 15 September 2013. Menurut dia, pasangan Momon Rochmana yakni Mamat Robby Suganda adalah figur yang ideal karena sosok muda, politisi berpengalaman dan peduli kepada masyarakat.

Terkait agenda Roadshow Calon anggota DPR RI Dapil Jabar X nomor urut 2 dari Partai Golkar, Hj. Renny Soediro, BSc, ia menjelaskan, roadshow diawali berkunjung ke YPALB Kasturi, bertatap muka dengan masyarakat Desa Jalaksana dan Babakan Mulya Kecamatan Jalaksana serta Pimpinan Kecamatan (PK) dan Pimpinan Desa (PD) Partai Golkar se Dapil II Kuningan.

Kemudian, ke Pesantren Tirtawangunan, Kecamatan Sindangagung dan bersilaturahmi dengan pengurus KPPC Kabupaten Kuningan serta mengunjungi Mushola Blok Pahing, Desa Garawangi, Kecamatan Garawangi. Selanjutnya, menghadiri pengajian Al-Hidayah, Kecamatan Ciawigebang yang diteruskan bertatap muka dengan Pimpinan Kecamatan (PK) dan Pimpinan Desa (PD) Partai Golkar se Dapil III Kuningan.

“Setelah bersilaturahmi dengan FKDT Kecamatan Ciawigebang dan mengunjungi salah satu mushola di Desa Sindangsari serta bertatap muka dengan Pimpinan Kecamatan (PK) dan Pimpinan Desa (PD) Partai Golkar se Dapil IV Kuningan, bu Renny akan ke  Banjar,” katanya. (deha)

Renny Suka Masyarakat Kuningan

GambarKUNINGAN.- Calon anggota DPR RI Dapil Jabar X nomor urut 2 dari Partai Golkar, Hj. Renny Soediro, BSc, mengaku dirinya sangat menyukai masyarakat Kabupaten Kuningan karena dinilai ramah dan agamis. Hal itu disampaikan kepada wartawan usai melakukan roadshow di Kabupaten Kuningan selama dua hari (24-25/7, red), di Sekretariat Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Kecamatan Luragung, (25/7). 

“Roadshow ke Kabupaten Kuningan sejak kemarin, diperkirakan ada 13 tempat yang saya kunjungi. Agenda pertemuan maupun teknisnya diatur oleh DPD Partai Golkar Kuningan,” katanya didampingi Ketua DPD Partai Golkar, H. Yudi Budiana, SH.

Menurut Renny, bersilaturahmi dengan masyarakat sudah dilakukan sejak dulu. Setiap tahun biasanya keliling Indonesia dalam merealisasikan program peduli sosial sesuai master plan di bisnis pertambangan yang sudah lama ia geluti. “Setiap pendapatan yang kita peroleh terdapat hak orang lain sebesar dua setengah persen dan harus diberikan kepada masyarakat atau orang yang berhak menerimanya,” jelasnya.   

Caleg dari Dapil Jabar X yang meliputi Ciamis, Banjar dan Kuningan itu, mengungkapkan, bersilaturahmi dengan masyarakat Kabupaten Kuningan di bulan Ramadhan dinilainya sangat bagus. Selain itu pula, dirinya dapat melihat langsung kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Kuningan yang kurang diperhatikan pemimpinnya. (deha)

ROCHMAT Diprediksi Menang

GambarKUNINGAN.- Cabup dan Cawabup pasangan ROCHMAT (H. Momon Rochmana – HT. Mamat Robby Suganda) diprediksi kuat akan menang di Pilbup 15 September 2013. Hal itu disampaikan tokoh pemuda Lamepayung, TA, kepada Warta Kuningan, Sabtu (20/7).

Menurutnya, hasil analisa politik dan pemetaan di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan, menunjukan bahwa pasangan ROCHMAT akan menang di Pilbup 15 September mendatang. “Partai politik koalisi yang mengusung dan mendukung ROCHMAT merupakan parpol yang mampu menjalankan kaderisasi hingga basis massa,” katanya.

Disebutkan, Partai Golkar, Demokrat, PKB, PKS dan Gerindra adalah parpol yang selalu mengedepankan prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan partai melalui rapat partai. Sehingga keputusan partai merupakan garis komando yang selalu dipatuhi dan dilaksanakan kader partai. “Saya prediksi pasangan ROCHMAT akan menang karena mesin politik dari parpol koalisi sangat bagus,” pungkasnya. (deha

Camat Kuningan Dinilai Indisipliner

GambarKUNINGAN.- Terlibatnya Camat Kuningan, Hj. Eni Sukarsih yang mendampingi Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda turut serta dalam sosialisasi pasangan Cabup-Cawabup Kuningan yang diusung PDIP, Hj Utje Ch Suganda-H Acep Purnama (UTAMA) di Kelurahan Purwawinangun beberapa waktu lalu ternyata menuai kritikan tajam dari berbagai kalangan.

Misalnya saja tokoh pemuda Lamepayung Kelurahan/Kecamatan Kuningan, inisial TA, kepada Siaga Karya, Kamis (18/7), mengungkapkan, apa yang dilakukan camat kuningan bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

“Camat Kuningan telah menyalahi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004  Tentang Pemerintahan Daerah. Aturan tentang PNS tertuang dalam Bab IV Penyelenggaraan Daerah, pasal 79 dan pasal 80,” katanya.

Posisi PNS dalam pemilu juga diatur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahkan KPU sebagai penyelenggara pemilu telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Hal itu tercantum dalam pasal 53 ayat (2) huruf a – c,  pasal 54 ayat (1) dan (2).

Oleh karena itu, ia berharap para camat tetap mentaati aturan, baik Ditanya jika hal itu terulang kembali, ia menyatakan, Negara Indonesia adalah negara hukum. ”Dalam UUD 1945, Bab X Pasal 27 ayat (1) bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,” tandas dia. (deha)

Pemimpin Harapan Rakyat ?

Image

TANGGAL 15 September 2013 masyarakat Kabupaten Kuningan akan memilih pemimpinnya (Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kuningan). Beberapa pasangan Cabup/Cawabup semuanya menawarkan kebaikan kepada calon pemilihnya. Dari mulai pendidikan, kesehatan dan ekonomi maupun program lainnya yang dikemas dalam kegiatan sosialisasi kepada para calon pemilih di TPS mendatang.

 

Konstalasi politik mulai memanas, berbagai acara digelar untuk memikat calon pemilih. Terkadang kita terlena oleh janji manis dan orasi yang berapi-api dari sang kandidat. Realitas dan logika pun dilacurkan karena pola pikir pragmatisme dan dibutakan ego sentris keberpihakan. Pepatah karuhun : Pemilih Cerdas Pemilu Berkualitas tidak lagi dijadikan acuan. Kenapa kita harus malu bercermin terhadap kondisi yang terjadi selama 10 tahun terakhir ini ?.

 

Kita masih ingat, Hasil Survey Integritas Sektor Publik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2009, Kabupaten Kuningan menempati urutan ke 2 terbesar dari 15 Pemkab/Pemkot se Indonesia dengan Skor Integritas Terendah. Artinya, kabupaten yang kita bangga-banggakan dengan pembangunan infrastrukturnya, ternyata mendapat Nilai Merah !.

 

Misalnya Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dalam siaran persnya menyebutkan, di Indonesia terdapat 16 Pemkab/Pemkot dalam penyusunan APBD TA 2011, Belanja Pegawai  sangat tinggi. Termasuk Kabupaten Kuningan menempati urutan ke-10 yakni 71%.

 

Kemudian data Seknas FITRA  tahun 2012 menyatakan, APBD Kabupaten Kuningan untuk Belanja Pegawai mencapai 74% sehingga berada di posisi ke-2 dari 11 Pemkab/Pemkot se Indonesia. Urutan pertama adalah Kota Langsa (NAD) = 76,7%, sedangkan diposisi ketiga ditempati Kota Ambon (Maluku) = 73,4%. Data itu sudah menjadi konsumsi publik dan tersebar luas di media massa, baik cetak maupun elektronik dan jejaring sosial di internet. Termasuk penulis mengupload dari Ringkasan APBD 2012, DJPK yang diolah Seknas Fitra dan http ://www.jpnn.com/read/2012/04/10/123690/70-persen-APBD-untuk-Gaji-Pegawai.

 

Kondisi tersebut menunjukkan pelayanan publik tidak optimal, karena rekruitmen CPNS tidak mengacu Analisa Beban Kerja (ABK). Jumlah PNS dibiarkan overload, sehingga Dana Perimbangan/Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat tersedot untuk membayar gaji PNS. Jadi sangat wajar jika LSM dan mahasiswa mengkritisi : APBD tidak pro rakyat !.

 

Penulis tidak bermaksud tendesius atau menjustifikasi realita yang ada. Hanya saja, tidak ada salahnya jika para pejabat pemerintah daerah membaca kembali aturan mengenai penggunaan APBD, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

 

Contohnya, dalam Bab I Pasal 4, Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, berbunyi, “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”.

 

Bukan hanya itu, LKP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI setiap tahunnya selalu memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dengan kata lain, selama ini pengelolaan keuangan di Pemkab Kuningan selalu bermasalah. Sedangkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hanya dijadikan obrolan basa-basi pejabat menjelang rapat.

 

Temuan BPK pada tahun anggaran 2012 lebih banyak ketimbang tahun sebelumnya. Jika tahun 2011 hanya sebanyak 44 temuan, pada 2012 meningkat 10 buah hingga mencapai 54 temuan. Meski LHP BPK 2012 sudah ada, namun para pihak terkait merasa ketakutan dokumen itu jadi konsumsi publik. Mereka terikat oleh mindset lama, bahwa LHP BPK merupakan dokumen rahasia. Padahal sudah ada UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (HU. Radar Cirebon 13/7)

 

Pertanyaannya, apakah kita ingin selamanya seperti ini ?. Kalau masyarakat Kabupaten Kuningan ingin perubahan agar uang rakyat bisa diselamatkan dan dialokasikan untuk pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan, maka di Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kuningan tanggal 15 September 2013 : Pilihlah pemimpin yang disiplin, jujur dan taat kepada aturan perundang-undangan.

Penulis : Wartawan Seputar Jabar/

Sekretaris PAC Pemuda Pancasila Kec. Kuningan, Kab.  Kuningan

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.