Pemimpin Harapan Rakyat ?

Image

TANGGAL 15 September 2013 masyarakat Kabupaten Kuningan akan memilih pemimpinnya (Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kuningan). Beberapa pasangan Cabup/Cawabup semuanya menawarkan kebaikan kepada calon pemilihnya. Dari mulai pendidikan, kesehatan dan ekonomi maupun program lainnya yang dikemas dalam kegiatan sosialisasi kepada para calon pemilih di TPS mendatang.

 

Konstalasi politik mulai memanas, berbagai acara digelar untuk memikat calon pemilih. Terkadang kita terlena oleh janji manis dan orasi yang berapi-api dari sang kandidat. Realitas dan logika pun dilacurkan karena pola pikir pragmatisme dan dibutakan ego sentris keberpihakan. Pepatah karuhun : Pemilih Cerdas Pemilu Berkualitas tidak lagi dijadikan acuan. Kenapa kita harus malu bercermin terhadap kondisi yang terjadi selama 10 tahun terakhir ini ?.

 

Kita masih ingat, Hasil Survey Integritas Sektor Publik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2009, Kabupaten Kuningan menempati urutan ke 2 terbesar dari 15 Pemkab/Pemkot se Indonesia dengan Skor Integritas Terendah. Artinya, kabupaten yang kita bangga-banggakan dengan pembangunan infrastrukturnya, ternyata mendapat Nilai Merah !.

 

Misalnya Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dalam siaran persnya menyebutkan, di Indonesia terdapat 16 Pemkab/Pemkot dalam penyusunan APBD TA 2011, Belanja Pegawai  sangat tinggi. Termasuk Kabupaten Kuningan menempati urutan ke-10 yakni 71%.

 

Kemudian data Seknas FITRA  tahun 2012 menyatakan, APBD Kabupaten Kuningan untuk Belanja Pegawai mencapai 74% sehingga berada di posisi ke-2 dari 11 Pemkab/Pemkot se Indonesia. Urutan pertama adalah Kota Langsa (NAD) = 76,7%, sedangkan diposisi ketiga ditempati Kota Ambon (Maluku) = 73,4%. Data itu sudah menjadi konsumsi publik dan tersebar luas di media massa, baik cetak maupun elektronik dan jejaring sosial di internet. Termasuk penulis mengupload dari Ringkasan APBD 2012, DJPK yang diolah Seknas Fitra dan http ://www.jpnn.com/read/2012/04/10/123690/70-persen-APBD-untuk-Gaji-Pegawai.

 

Kondisi tersebut menunjukkan pelayanan publik tidak optimal, karena rekruitmen CPNS tidak mengacu Analisa Beban Kerja (ABK). Jumlah PNS dibiarkan overload, sehingga Dana Perimbangan/Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat tersedot untuk membayar gaji PNS. Jadi sangat wajar jika LSM dan mahasiswa mengkritisi : APBD tidak pro rakyat !.

 

Penulis tidak bermaksud tendesius atau menjustifikasi realita yang ada. Hanya saja, tidak ada salahnya jika para pejabat pemerintah daerah membaca kembali aturan mengenai penggunaan APBD, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

 

Contohnya, dalam Bab I Pasal 4, Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, berbunyi, “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”.

 

Bukan hanya itu, LKP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI setiap tahunnya selalu memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dengan kata lain, selama ini pengelolaan keuangan di Pemkab Kuningan selalu bermasalah. Sedangkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hanya dijadikan obrolan basa-basi pejabat menjelang rapat.

 

Temuan BPK pada tahun anggaran 2012 lebih banyak ketimbang tahun sebelumnya. Jika tahun 2011 hanya sebanyak 44 temuan, pada 2012 meningkat 10 buah hingga mencapai 54 temuan. Meski LHP BPK 2012 sudah ada, namun para pihak terkait merasa ketakutan dokumen itu jadi konsumsi publik. Mereka terikat oleh mindset lama, bahwa LHP BPK merupakan dokumen rahasia. Padahal sudah ada UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (HU. Radar Cirebon 13/7)

 

Pertanyaannya, apakah kita ingin selamanya seperti ini ?. Kalau masyarakat Kabupaten Kuningan ingin perubahan agar uang rakyat bisa diselamatkan dan dialokasikan untuk pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan, maka di Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kuningan tanggal 15 September 2013 : Pilihlah pemimpin yang disiplin, jujur dan taat kepada aturan perundang-undangan.

Penulis : Wartawan Seputar Jabar/

Sekretaris PAC Pemuda Pancasila Kec. Kuningan, Kab.  Kuningan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: